Sejalan, Presiden Jokowi dan ODSK Dorong Percepatan Proses Lelang

oleh -411 Dilihat
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019 pagi.(Foto: ist)
Wagub Sulut Drs Steven Kandouw saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda, di SICC, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019 pagi.(Foto: ist)

 

BOGOR, Swarakawanua– Kegelisahan Presiden RI Joko Widodo terkait pengadaan tender yang tidak dimulai pada setiap awal tahun anggaran, yakni di Bulan Januari, sama dengan yang dirasakan pemimpin Sulut Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw (ODSK). Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya semua lelang dilakukan pada Januari. Dalam penyampaian pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda, yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI, Rabu 13 November 2019, Presiden menyentil masalah lelang pengadaan barang dan jasa, yang bertahun-tahun sejak dirinya masuk ke pemerintahan 15 tahun yang lalu sampai sekarang ini, belum berubah banyak. “Kenapa sih kita tidak mulai yang namanya lelang, lelang pengadaan barang dan jasa itu dimulai bulan Januari, kenapa terus kita menunggu-nunggu sampai September baru lelang. Ada apa ini, sehingga kualitas barang yang dihasilkan, kualitas produk yang dihasilkan menjadi jelek. Itu pasti pekerjaan yang dilakukan di akhir-akhir. Bulan November masih ada lelang, bulan November itu masih ada lelang,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kegiatan yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mempersoalkan yang namanya e-procurement, bukan yang e-purchasing tetapi yang e-tendering Pasalnya ada e-tendering yang konstruksi Rp31 triliun, tapi nanti dimulai di bulan November. “Konstruksi di bulan November ini mau apa, jadi barang apa nanti, ini konstruksi loh ya, bukan pengadaan barang dan jasa, kayak gini diterus-teruskan, mau jadi apa barang itu. Kalau ada jembatan ambruk, ada SD ambruk, ada gedung SMP ambruk, ya enggak kaget saya,” ujar Presiden di depan seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Untuk itu, menurut Presiden, di Pemerintah Pusat akan segera menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan hari itu juga Presiden akan langsung memerintahkan pekerjanya gede-gede, Kementerian PUPR pasti langsung lelang paginya, Kementerian Perhubungan pasti langsung lelang karena pekerjaannya besar sekali. Sebab, kalau tidak seperti itu, artinya tahun belum mulai lelang sudah bisa dilaksanakan. “Kultur seperti ini harus kita mulai meskipun sudah beberapa kali juga saya ingatkan, kultur seperti ini harus dimulai, bekerja dimulai Januari itu penting sekali sehingga kita mempunyai rentang waktu yang panjang dalam mengerjakan setiap program karena itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,” tutur Presiden.
Dengan dimulai pada Januari, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi juga akan terpengaruh karena peredaran uang akan semakin banyak yang ada di daerah, yang ada di masyarakat.

Gubernur melalui Wagub Steven juga menegaskan hal itu kepada jajaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut. Saat memimpin Rapat Evaluasi Pengadaan Keuangan, di ruang CJ Rantung kantor gubernur Sulut, Selasa 12 November 2019, Gubernur melalui Wagub Kandouw menekankan soal pentingnya skala prioritas dalam penyusunan anggaran 2020. “Kiranya dapat menjadi target kita bersama Januari sudah tender atau paket proyek di masing-masing Perangkat Daerah,” kata Wagub dalam rapat yang dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut Jeffry Korengkeng dan seluruh pengelola keuangan perangkat daerah (PD) di lingkup Pemprov Sulut.
Saat itu Wagub menyampaikan pesan Gubernur Olly agar semua proses dipercepat. “Sesuai arahan dan petunjuk pak Gubernur maka semua proses penyusunan dipercepat. Bikin baik-baik dan kami akan mengevaluasi itu,” tegasnya.

Selanjutnya dalam Rakornas
Presiden RI Jokowi juga menekankan, agar jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari. “Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada Mens Rea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari. Yang namanya orang itu, namanya pekerjaan itu banyak sekali,” tegas Presiden.
Presiden memberi contoh misalnya di DKI Jakarta, dimana mata anggarannya itu 57 ribu. “Sehingga  kalau ada yang keliru satu, dua, tiga, sebaiknya segera cepat diingatkan, karena tidak mungkin mengontrol sekian banyak kegiatan, enggak mungkin seorang Gubernur, seorang Bupati, seorang Wali kota, Karena itu, diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. “Inilah yang kita harapkan mindset kita, pola pikir kita, kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan-pelayanan kepada masyarakat,” tutur Presiden.(hbm/gyp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.