Sudah Di Cuting Malah Dibiarkan, Siapa Yang Harus Bertanggungjawab, Rumimpunu Desak APH Tindak Tegas Pihak Terkait

oleh -1170 Dilihat

Minut, Swarakawanua.com – Ruas jalan Provinsi Sulawesi Utara yang melintasi Desa Kolongan (Kecamatan Talawaan), Desa Tetey dan sebagian Desa Dimembe maupun batas Desa Warukapas (Kecamatan Dimembe) memang sudah mulai rusak, sehingga perlu perbaikan.

Sangat disayangkan, proyek perbaikan jalan dengan anggaran miliaran Rupiah tersebut dikerjakan terkesan asal jadi, dan tergesa-gesa, gara-gara pekerjaan diduga dimulai diatas tanggal 15 Desember 2021, justeru disaat cuaca buruk (musim hujan, alhasil, karena pekerjaan terkesan dipaksakan.

Sementara tenggat waktu yang diberikan tidak didukung oleh cuaca, pekerjaan perbaikan jalan diantara Desa Dimembe dan Desa Warukapas pun membuahkan hasil tidak layak serta menuai caci – maki masyarakat pengguna jalan.

Jalan becek berlumpur sehingga tak sedikit pengguna kendaraan roda dua harus jatuh terpeleset akibat roda sepeda motornya selip karena licin.

“Mau melapor kemana, ke APH juga pasti jawabannya, kontraktor masih sementara kerja,” sebut salah seorang pengemudi sepeda motor matic yang terjatuh dijalan berlumpur itu.

Akhirnya didiga dengan buru-buru, pekerjaan perbaikan jalan di batas dua desa itu selesai walau hasilnya jalan jadi berombak (tidak rata), padahal itu adalah ruas jalan provinsi.

Belum habis kedongkolan masyarakat atas realisasi calan diantara dia desa itu, kontraktor pelaksana kembali ber-ulah di ruas jalan yang sama, namun kali ini di jalan yang melintasi Desa Tetey Kecamatan Talawaan.

“Sebelumnya jalan ini memang sudah banyak lubang dan perlu diperbaiki. Tapi jalan rusak ini malah dibikin lebih rusak parah dengan cuttingan (=baca katingan) yang tebalndan dalam,” keluh warga yang minta namanya tidak diasbutkan.

Masyarakat bingung mau melapor kemana, sementara hasil pekerjaan seoanjang beberapa kilometer, sangat merugikan pengguna jalan, pasukan Bintang Muda Minahasa Utara (BMMU) pun angkat bicara.

“Ada apa dengan Dinas PUPR Provinsi Sulut, baik kepala dinas, Kabid Bina Marga, PPK dan perusahaan pemenang tender, mereka adalah satu rangkaian yang harus bertanggungjawab atas pekerjaan jalan ini. Ada konspirasi apa dibalik semua ini sehingga sudah jelas merugikan masyarakat, namun pekerjaan tidak diselesaikan,” sembur Donald V Rumimpunu.

Disenfil kemungkinan ada orang kuat dibelakang perusahaan pengelolah pekerjaan ini, menurut dia, Indonesia adalah Negara Hukum, dan tidak ada orang kebal hukum.

“Tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Ancam orang saja, sudah melanggar hukum, apalagi sengaja membuat pekerjaan ditempat umum yang tidak hanya mengancam keselamatan manusia, tapi sudah mengganggu kenyamanan dan keselamatan manusia, ini tak bisa didiamkan,” tukas Rumimpunu.

Perlu diketahui, sejak proyek perbaikan jalan ini dilaksanakan, sampai hari ini masyarakat pengguna jalan mengaku tidak nyaman karenanya.

Pasalnya, beberapa titik yang dianggap perlu perbaikan, sudah di cutting oleh pihak perusahaan pelaksana, diduga sudah sekitar hampir dua bulan.

Namun sampai sekarang, tak kunjung ada perbaikan, sehingga keresahan masyarakat kian menjadi-jadi.

“Rumah kami dan jemuran pakaian tiap hari mandi debu akibat pekerjaan jalan ini. Belum lagi ISPA yang menimpa kami,” keluh masyarakat setempat.

Sedangkan disisi lain, saat musim hujan, lubang-lubang jalanan tertutup air, dan material pasir/kerikil muntah kejalanan, membuat jalan mengancam keselamatan pengguna jalan.

“Sudah banyak korban akibat pengrusakan jalan. Coba bayangkan berapa banyak kendaraan roda empat dan roda dua yang terperosok di cuttingan jalan itu, apa ini harus didiamkan sampai ada korban nyawa. Atas nama masyarakat Minut, kami minta Dinas PUPR Pemprov Sulut black list perusahaan tidak profesional. Begitu juga APH Minut, jangan berpangku tangan saja, sebab anda digaji oleh negara, untuk melindungi rakyat. Ingat, kekuasaan tertinggi negara ada sitangan rakyat. Jalan adalah sarana transportasi yang dibangun dengan hasil pajak rakyat. Atas nama hukum dan keadilan, kami minta aparat dan pemerintah, tindak tegas perusahaan dan oknum-oknum terkait proyek jalan ini,” tegas aktivis asal Likupang itu. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.