Print This Post Print This Post
Home / Berita Pilihan / Sulut dan 5 Provinsi Tandatangani Kerja Sama Sektor Kelautan, Moeldoko: Nelayan Jadi Tuan di Negerinya Sendiri

Sulut dan 5 Provinsi Tandatangani Kerja Sama Sektor Kelautan, Moeldoko: Nelayan Jadi Tuan di Negerinya Sendiri

Gubernur Sulut Olly Dondokambey menghadiri serangkaian rapat koordinasi dan penandatanganan kerjasama di Gedung Bina Graha KSP, Selasa 14 September 2021.(Foto: ist)

 

Swarakawanua.com – Provinsi Sulawesi Utara kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Bersama lima provinsi lainnya, Sulut mendapat kerjasama sektor kelautan dan perikanan.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para nelayan Indonesia. Ia pun mengawal proses penandatanganan Kesepahaman Bersama sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sektor Kelautan dan Perikanan, Selasa (14/9).

Dalam keterangan resmi Kantor Staf Presiden RI disebutkan, serangkaian rapat koordinasi dan penandatanganan di Gedung Bina Graha KSP melibatkan berbagai pihak terkait termasuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), Polri dan perwakilan pemerintah daerah dari 6 provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
“Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ini juga dimaksudkan agar nelayan di kawasan regional timur Indonesia, dapat memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonominya,” kata Moeldoko.

Seperti diketahui, melalui Permen KP 58/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, kapal nelayan kecil di bawah kapasitas 30 GT hanya diperbolehkan untuk memasuki jalur dua (4-12 mil) dan jalur tiga (di atas 12 mil) dengan persyaratan tertentu.

Namun banyak nelayan menghadapi masalah hukum karena melintasi batas wilayah ini. Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, para nelayan lokal ini terpaksa melintasi batas wilayah yang ditentukan untuk berlindung di pulau-pulau terdekat akibat keperluan logistik dan kendala cuaca.
“Diharapkan nelayan kita akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Dengan demikian, ke depan nelayan di kawasan ini akan memberikan kontribusi strategis bagi kehadiran dan produktivitas lumbung ikan nasional,” sambung Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.

 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko saat mengawal proses penandatanganan Kesepahaman Bersama sekaligus Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sektor Kelautan dan Perikanan bersama Kemendagri, KemenKKP, Baharkam Polri dan Kepala Daerah dari 6 provinsi, Selasa (14/9).(Foto: ist)

 

Pemerintah pusat juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang selama ini telah bersinergi secara baik dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. “Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan distribusi produk lokal dari wilayah timur, sehingga tidak lagi Java-sentris,” kata Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, yang turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama ini.(rls/gyp)

 

About Peggy Sampouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *