MANADO, Swarakawanua—Sinergitas antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pihak Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan cukup baik. Tak heran, selama ini inflasi di Sulut masih terkendali. Menko Perekonomian Darmin Nasution pun selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN) memberikan penghargaan kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey atas keberhasilan Provinsi Sulut meraih nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi.
Sinergitas ini pula yang diingatkan Wapres RI Jusuf Kalla dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2019, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 25 Juli 2019. Rakornas yang mengusung tema ‘Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif’, turut dihadiri jajaran Menteri Ekonomi kabinet kerja, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Wapres JK mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Katanya, jika inflasi naik, akan berefek negatif seperti daya beli akan turun. “Inflasi seperti tekanan darah, inflasi tinggi kita akan pingsan, kalau inflasi rendah kita juga pusing bisa pingsan. Jadi tekanan darah yang bagus tengah-tengah, tapi deflasi pingsan, tapi kalau tak ada inflasi juga tak bagus karena tak semangat,” kata JK.
Maka dari itu, Wapres Jusuf Kalla meminta kepada kepala daerah yang hadir agar bersinergi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk menjaga inflasi di kisaran yang ditargetkan pemerintah. “Jadi Bapak-bapak (kepala daerah) menjaga harmoninya ini kenapa, karena untuk menjaga bagaimana terjadi keseimbangan. Itu pentingnya sinergi,” tutur Wapres.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menambahkan, kehadiran Wakil Presiden merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil. Menurut Menko Perkonomian, inflasi pada 2019 masih terjaga. “Pada tahun kemarin inflasi sedikit di atas 3 persen, yaitu 3,13 persen (year on year/yoy). Dan hingga Juni 2019 inflasi mencapai 3,28 persen. Angka ini masih di bawah target pemerintah yang sebesar 3,5 persen plus minus 1 persen,” ucap Darmin.(hms/gyp)
