MINUT,Swarakawanua.com-Anggota DPRD Provinsi Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) gelar Kegiatan Masa Reses II Tahun 2021 di Kelurahan Saronsong II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Membuka kegiatan ini Lurah Saronsong II siang hari Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Merry Rumuat S.Pd mewakili pemerintah mengatakan sangat senang atas kehadiran anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan, Selasa 31 2021.
“Kami masyarakat Kelurahan Saronong II sangat berterima kasih kepada Pak Dewan yang baik dapat hadir dan memilih tempat ini untuk dijadikan pertemuan dalam reses, agar bisa memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan setiap aspirasi,”ucap Rumuat.
Sebelum masuk dalam sesi tanya jawab, sedikit penyampaian dari MJP bahwa dirinya sangat senang bisa tatap muka dengan masyarakat dan juga bisa mendengarkan setiap keluhan dan aspirasi dari masyarakat.
“Perlu bapak dan ibu ketahui kegiatan reses dilaksanakan agar dapat menampung setiap aspirasi masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan baik itu kewenangan pemprov sulut maupun kewenangan kabupaten minut akan di perjuangkan, dan aspirasi ini akan kami sampaikan, bahkan jika ada aspirasi masyarakat yang masuk dalam kewenangan pemerintah pusat seperti jalan trans, bisa disampaikan dan kami akan menyerap setiap aspirasi masyarakat, dan akan di perjuangkan,”tutur MJP.
“Apalagi dimasa pandemi seperti ini situasi perekonomian yang sangat sulit, termasuk bagian sektor pertanian sangat terdampak,”tambah MJP.
Pada kesempatan ini aspirasi pertama dari Ibu Meiske mengeluhkan masalah perpustakaan.
“Saya hanya ingin bertanya apa ada dana khusus untuk pembuatan perpustakaan di minut, khususnya di kelurahan saronsong II, selama adanya covid-19 perpustakaan sudah di lupakan, apa ada solusi dari pak dewan. Begitu juga masalah bantuan kesehatan KIS untuk masyarakat yang sepantasnya mendapatkan, kami cek di RS katanya sudah tidak ada kuota padahal kami sangat membutuhkan,”ucap Ibu Meiske.
Aspirasi kedua masyarakat mengeluhkan masalah pupuk yang saat ini sudah termasuk langkah.
“Semua petani mengeluhkan pupuk langkah, dan kalo pun ada itu di dapatkan dengan harga yang mahal. Kami minta solusi dari pak dewan, karena kami merasa harga ini sudah tidak sesuai,”tutur warga.
Menanggapi hal ini MJP menyampaikan masalah pelayanan perpustakaan.
“Saya sangat mensupport aspirasi dari ibu meiske masalah pelayanan untuk pembuatan perpustakaan. Saat ini memang kebanyakan sudah menggunakan gadget apa lagi anak-anak, dan sudah melupakan budaya membaca, hal ini sangat saya support pembuatan perpustakaan. Ini akan saya sampaikan ke pemerintah provinsi agar dapat memfasilitasi dan mendorong perpustakaan dan pengadaan buku agar anak-anak dapat belajar, begitu juga budaya membaca akan semakin tinggi, ini menjadi catatan saya,”terangnya.
Masalah Kesehatan yang menjadi keluhan Ibu Meiske dimana kuota sangat terbatas.
“Pada saat hearing dengan RS dan BPJS memang disampaikan kuota di sulut sangat terbatas. Tetapi aspirasi ini akan saya perjuangkan dan mendorong ke pemerintah provinsi agar dapat menyampaikan ke pemerintah pusat, dapat merubah bantuan pelayanan kesehatan dengan perubahan pentakiran data secara total, dan mendorong perubahan kuota agar lebih selektif, ini juga menjadi catatan saya,”ujar MJP.
MJP mengatakan masalah kelangkaan pupuk, pemerintah harus melakukan seleksi harus ada kartu tani agar bantuan tepat sasaran.
“Perlu masyarakat ketahui bahwa integrasi ke sistem saat ini secara online, jika ada dua keluarga yang terdaftar maka secara online hanya satu yang akan mendapat bantuan dari pemerintah. Ini menjadi catatan untuk masyarakat jika mendapatkan pupuk yang dijual mahal harus disampaikan ke dinas terkait agar dapat di kroscek dilapangan. Mari sama-sama kita saling menanggulangi masalah yang ada, dan setiap aspirasi akan saya perjuangkan di rapat paripurna jika menjadi kewenangan provinsi,”pungkas MJP.
Harapan pemerintah tetap melakukan prokes dan yang belum di vaksinasi agar segera divaksinasi.
(Feicy)