Terima DIPA 2020 dari Presiden Jokowi, Gubernur Olly dan Seluruh Kepala Daerah Diingatkan Jangan Ada Proyek Tertunda

oleh -298 Dilihat
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE saat menerima DIPA 2020 dari Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.(Foto: hbm)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE saat menerima DIPA 2020 dari Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma'ruf Amin, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.(Foto: hbm)
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE saat menerima DIPA 2020 dari Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.(Foto: hbm)

 

JAKARTA, Swarakawanua– Presiden RI Joko Widodo mengingatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan dan langsung action di Bulan Januari 2020. Penegasan ini disampaikan Presiden Jokowi saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, dan Dana Desa Tahun 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Penyerahan DIPA tersebut diserahkan Presiden Jokowi kepada seluruh kementrian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah. Dan untuk Sulut, DIPA diterima langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey SE.
Dalam arahannya, Jokowi memerintahkan agar Kementerian, Lembaga, dan Pemda segera Iakukan belanja anggaran agar jangan sampai ada proyek yang tertunda karena proses belanja yang terlambat. “Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, udah. Ini perintah,” tegas Presiden.
DIPA untuk Kementerian dan Lembaga mencapai angka Rp909 triliun, sementara total anggaran untuk transfer ke daerah sebesar Rp556 triliun. Presiden Jokowi memerintahkan pihak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera meIakukan belanja terutama bagi belanja modal. Hal itu akan memberikan pengaruh untuk menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan (Rakornas Pemerintah dan Forkopimda), November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini,” tandasnya.
Selain itu Presiden juga memastikan agar APBN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serapan APBN harus ditujukan bagi manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu besaran serapan bukan lagi menjadi tolak ukur utama dalam pemanfaatan APBN. Namun, seberapa besar dampak yang dihasilkan dari serapan anggaran tersebut menjadi yang utama. “Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi sekarang, rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu,” kunci Presiden.(hbm/gyp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.