Tim Pansus Pokja III Gelar LKPJ Bersama Mitra Kerja BPPW SULUT

oleh -338 Dilihat

Manado,Swarakawanua.com-Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Tahun 2023 Kelompok Kerja (Pokja) tiga (III), melakukan pembahasan dengan beberapa mitra kerja. Pembahasan hari ini bersama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara (SULUT) yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna DPRD Sulut, dipimpin Ketua Pokja Ir. Jems Tuuk, dan anggota  Careig Runtu, Henry Walukow, Senin (29/04/2024).

Pembahasan LKPJ dilakukan guna mengevaluasi penggunaan anggaran, mencari solusi atas kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya.

Dikesempatan itu Careig Naichel Runtu (CNR) berharap mitra kerja yang hadir dalam pembahasan LKPJ, agar dapat bekerjasama dengan baik. “Setiap apa yang menjadi program-program dari pemerintah provinsi (pemprov) sulawesi utara (sulut) untuk bisa di implementasikan oleh stakeholder yakni balai prasarana dan pemukiman sulut,” ucap CNR sapaan akrab.

Untuk itu anggota Pansus Pokja III kata CNR memberikan apresiasi serta berharap agar BPPW Sulut terus memperhatikan masyarakat, apalagi pemukiman ini bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Sentuhan kebutuhan masyarakat baik hari ini, besok, dan untuk masa depan sulut yang kita cintai,” jelas CNR.

Sementara Ketua Pokja III Jems Tuuk menyampaikan terima kasih sekaligus memberi apresiasi atas kerjasama Kepala Balai (Kabalai) PPW Nurdiana Habibie yang sudah hadir dan memenuhi undangan dari Pokja III.

“Kami juga berikan apresiasi kepada kabalai yang sudah memberikan laporan pekerjaan serta sudah mengambil tanggungjawab membangun sulut selama tahun 2023,” terang Tuuk.

Selanjutnya Kepala Balai (Kabalai) PPW Nurdiana Habibie menjelaskan kepada sejumlah media, pembahasan LKPJ seperti yang sudah di basah tadi terkait pemukiman kumuh masing-masing punya kewenangan. Seperti yang tertuang dalam SK kumuh di setiap masing-masing kabupaten/kota, yakni 10 hektar kebawah adalah kewenangan kabupaten/kota, sementara 10-15 hektar ke atas adalah kewenangan provinsi.

“Jadi sesuai yang menjadi kewenangan provinsi adalah 10-15 hektar ke atas, sedangkan 10 hektar ke bawah bukan menjadi kewenangan kami,” kata Nurdiana usai menghadiri undangan Pokja III.

Sementara ada tiga (3) persyaratan yang harus di penuhi yaitu SK Kumuh, Perda Kumuh, dan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Jika persyaratan tersebut sudah di penuhi, maka setiap usulan-usulan akan di masukkan ke sistem.

“Ada beberapa sistem dokumen perencanaan di kabupaten/kota ada yang konek ke kami, dan untuk tahun selanjutnya jika sudah mempunyai persyaratannya akan di proses,” ujarnya.

Untuk Kota Manado kata Kabalai Nurdiana sudah ada Perda Kumuh dari  tahun 2017. “Lima (5) tahun harus di update kembali,” pungkasnya.

Hadir dalam rapat LKPJ Kasatker Prasetyo Budi Luhuru, beserta jajaran lainnya. (Advetorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.