Manado,Swarakawanua.com-Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan, Kamis (9/11/2023) di ruang paripurna.
Anggota DPRD Sulut Toni Supit mengemukakan, rumah sakit daerah dalam hal ini Oeprasi Daerah Selesaikan Kesehatan (ODSK) harus punya target pendapatan. Rumah sakit dibangun dengan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan cara mengembalikan cicilan dana pinjaman ini ialah dengan mengambil pendapatan dari BPJS bukan dari pasien.
Lanjutnya, semakin banyak pasien rujuk yang dirawat di RSUD ODSK akan semakin banyak pendapatan yang diterima.
“Rumah sakit dari tipe C ke tipe B. Lebih banyak yang dirujuk lebih baik, pendapatan akan semakin banyak,” ujarnya.
Ia menambahkan, target pendapatan harus ada untuk membayar tenaga kesehatan untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana akan beroperasi, tapi tidak punya target, ODSK punya komitmen kerjasama dengan pemilik alat kesehatan.
“Jika ada hasil dapat digunakan untuk membayar investasi yang sudah dibayarkan,” ungkapnya.
Legislator PDIP ini juga menyatakan, target pelayanan kesehatan berbeda dengan target pendapatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen juga menyatakan, sistem kesehatan sudah berubah dan saat ini dominan ditangani BPJS. “Dengan sistem ini, pasien membayar ke BPJS dan selanjutnya mereka menjamin pasien sakit,” kata Silangen.
Lanjutnya, target dibuat untuk mengetahui pendapatan yang diterima namun tidak mengenyampingkan pelayanan jasa bagi pasien. “Sekarang berbeda dahulu banyak pasien tidak mampu yang tidak tercover. Namun, saat ini pasien yang kurang mampu sudah dapat terlayani,” tuturnya. (*/FT)
