SULUT, Swarakawanua.com – Sebanyak 2268 tenaga honorer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akan diberikan bantuan BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan akan dievaluasi Pemprov Sulut.
Penegasan tersebut diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Drs Steven OE Kandouw, Kamis (19/5) saat membuka sosialisasi program jaminan kesehatan Nasional oleh BPJS kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Provinsi Sulut di ruangan Mapalus lantai satu Kantor Gubernur.
“Ini merupakan momentum dalam meningkatkan kinerja bagi tenaga lepas.Walaupun non PNS dalam penerimaan BPJS, semua hak dipotong Rp25 ribu dimana sudah mengkover suami/isteri ditambah tiga anak sehingga totalnya lima orang,” jelas Kandouw.
Terkait itu Kandouw mengingatkan agar kinerja tenaga lepas harus ditingkatkan dimana tugas dan kewajibannya setara dengan PNS.
“Anda diberikan fasilitas sedangkan anda memberikan apa untuk Pemprov? Kalau seperti ini dibikin zero semua dan akan di rekrut tenaga baru.Saya nilai kinerjanya masih kurang,” tukasnya.
Dia juga melanjutkan banyak honorer hanya jadi pajangan di kantor, sehingga dengan adanya iuran BPJS maka perlu ditingkatkan sesuai kontrak, karena jika tidak diberhentikan.
“Mulai bulan depan akan diadakan peninjauan lapangan mendadak, sehingga diingatkan tanggung jawab Non PNS sama dengan PNS,” pungkasnya.
Lanjut Wagub kedepan format yang diberikan Biro Umum akan diterapkan yakni fit and proper test dimana akan dinilai kesehatan, umur, serta kecakapan.
“Selain itu keahlian penting untuk diperhatikan serta ditingkatkan.Kalau ada kesempatan dituntut belajar komputer dan bahasa mandarin.Apalagi Pemprov Sulut masih kekurangan tenaga komputer.Sehingga belum ada kata terlambat, terpenting diminta rajin masuk dalam menciptakan lingkungan higienis dan bersih,” tutupnya.
Diketahui acara tersebut dihadiri Kepala Deputi Sulutenggo Malut BPJS Kesehatan, Kepala BKD Sulut, Jajaran Pemprov dan SKPD, dan peserta sosialisasi PNPN Sulut.(Egen)
