MANADO, Swarakawanua.com – Dalam upaya peningkatan kualitas pemerintahan di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw mengingatkan para kepala desa untuk memperhatikan integritas dan akuntabel.
Hal ini di sampaikan Wagub Steven Kandouw pada Sosialisasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Lingkungan Pemprov Sulut, Selasa (13/6/2023) di Hotel Ibis Manado.
Kedua prinsip itu, kata wagub, harus dilakukan agar terhindar dari Aparat Penegak Hukum (APH). Seperti di Kabupaten Minahasa sudah ada lima kepala desa masuk penjara.
“Ini dua hal penting. Tadi saya dibisik dana desa naik terus. Kalau otaknya rampok, rampok jalan. Saya underline, akuntabel dan integritas. Pengalaman saya pengelolaan keuangan kalau tak diawasi bahaya. Sedangkan diawasi masih ditilep apalagi tak diawasi,” tegas Wagub Kandouw.
Selain dua hal tersebut, Wagub Kandouw meminta para pengelola keuangan di desa mengutamakan transparansi.
“Tidak boleh tutup-tutupi dana yang masuk. Kalau perlu day by day disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Prinsip transparansi, sambung Wagub Kandouw, harus diketahui semua pihak di desa.
“Melibatkan semua masyarakat atau partisipatif. Harus duduk sama-sama supaya sense of beloing rasa memiliki ada. Jadi, segala sesuatu libatkan. Kalau perlu bikin rapat desa,” terangnya.
Orang nomor dua di Bumi Nyiur Melambai ini pun menegaskan untuk para kepala desa membuat program yang sustainable (berkelanjutan).
“Alangkah baiknya berkelanjutan. Konretnya seperti efek dana desa 2020-2030 masih dapat dirasakan outcome (guna). Misalnya jalan dirasakan sampai sekarang. Jangan bikin hanya enam bulan rusak, saluran mantap,” imbuh wagub.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menambahkan para pengelola dana desa ikut fokus pada program inflasi dan stunting, yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo.
Kegiatan ini turut dihadiri, di antaranya Asisten I Denny Mangala, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Jemmy Kumendong, para kepala desa se Sulut.(mey)
