Manado,Swarakawanua.com-Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Cindy Wurangian pertanyakan masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 di ruang rapat paripurna, Selasa (08/08/2023).
Wurangian mengatakan setiap pembahasan APBD dari tahun ke tahun, KEK Bitung terus dimasukkan yang nantinya akan dikelola PT MSH meningkatkan investasi dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini hanya copy paste lagi. Contohnya KEK Bitung, tahun ke tahun bahas APBD asa terus soal KEK Bitung. Harusnya jelas apakah akan dilanjutkan atau sudah dipindahkan ke KEK Pariwisata Likupang atau bagaimana, padahal Sulut mendapat prioritas dari pemerintah pusat sehingga dapat dua KEK,”ungkap Wurangian.
Lanjut Cindy Wurangian yang adalah legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara – Bitung, masyarakat selalu pertanyakan soal KEK Bitung. “Setiap kali turun Sosper lalu, masyarakat tanya terus soal KEK Bitung. Jadi KEK Bitung hanya PHP alias Pengharapan Palsu,”tandas Wurangian.
Terkait hal ini Ketua TAPD yang juga Sekprov Sulut, Steve Keppel mengatakan sesungguhnya KEK Bitung masih tetap menjadi objek destinasi bagi investor.
“Pemprov sudah alokasikan anggaran dan saat ini sudah terbangun pagar. Lanjut Sekprov, dari kementrian PUPR, ada juga bantuan dan dalam waktu dekat ada penataan kawasan,”ujar Keppel. (*/FT)
