MANADO, Swarakawanua.com– Pengelolaan keuangan kerap kali menjadi masalah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Seperti yang diungkap Direktur Utama Bank SulutGo (BSG), Revino Pepah
di sela-sela pelaksanaan Festival UMKM, pekan lalu.
Pepah dalam keterangannya menjelaskan, “ Peminat produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bohusami menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikkan. Ini dikarenakan Bank SulutGo memberikan perhatian khusus pada UMKM yang ada di wilayah Sulut & dan Gorontalo berupa pelatihan pemasaran digital dan pengelolaan keuangan UMKM.
Pepah mengatakan pada intinya bank umum di Indonesia berpartisipasi penuh apa yang diamanatkan oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni untuk menciptakan UMKM handal. “Jadi bukan cuma target angka, namun kualitas juga agar pe bisnis UMKM tetap berkelanjutan dalam usaha mereka”, ungkap Pepah.
Di sisi lain, Staf Ahli Direksi BSG, Dr. Frederik G Worang SE BSBA MComm, menambahkan, UMKM harus mengetahui pengelolaan keuangan usaha. “Jangan mencampurkan biaya pribadi seperti ‘jalan-jalan keluarga’ masuk pada biaya perusahaan,” ujarnya mengingatkan.
Selain itu diungkapkan Worang, sering ditemukan pemilik UMKM tidak menghitung upah dirinya saat bekerja. “Padahal itu harus diperhitungkan sebagai biaya gaji,” imbuhnya.
Lebih lanjut Worang mengatakan, masa kritis UMKM adalah di tiga tahun pertama, dan setelah itu akan survive (bertahan). Dalam materi pada Festival UMKM tersebut, Worang menjadi salah satu pemateri. Dalam pemaparannya, Worang mengungkap hal-hal yang menjadi penyebab UMKM tidak berkembang bahkan layu sebelum berkembang. “Tidak disiplin mencatat arus transaksi menjadi satu hal yang harus dihindari. Karena salah satu hal fundamental yang harus dipahami dan dilakukan oleh para pemilik usaha UMKM adalah pengelolaan keuangan yang baik agar menegetahui posisi keungannya, total penjualan tiap bulan dan sisa utang-piutang,” ungkapnya.
Selain itu, menurut Worang,
pelaku usaha sering tidak memisahkan kekayaan pribadi dengan aset usaha. “Ini mengakibatkan ketidaktahuan gambaran seberapa besar beban usaha karena tercampur pengeluaran pribadi,” ujarnya.
Hal-hal tersebut, menurutnya, harus dihindari. “Peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia sangat penting. Tercatat jumlah UMKM 64,2 juta unit usaha, dengan kontribusi tenaga kerja sebesar 117 juta tenaga kerja. Dan, kontribusi terhadap PDB sebesar 57,8-60 persen,” imbuh Worang yang tercatat sebagai tenaga pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sam Ratulangi Manado.(gyp)
