MITRA, Swarakawanua.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Rabu 18 November 2020, bertempat di Sport Hall Kantor Bupati menggelar, Rapat paripurna dalam rangka membahas rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mitra tahin 2018-2023.
Rapat paripurna sendiri di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mitra Marty Ole, dengan meminta tanggapan kepada setiap fraksi-fraksi dalam rangka penyampaian rancangan awal perubahan RPJMD 2018-2023 serta penandatanganan nota kesepakatan atas rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 202.
Pandangan umum fraksi yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Amar Kosoloi mengatakan, sikap politik 4 fraksi di DPRD Mitra yaiu Fraksi PDI Perjungan (F-PDIP), Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Gerakan Keadilan Indonesia (F-GKI), secara bulat menerima dan menyetujui rancangan awal perubahan RPJMD 2018-2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.
“Saya, mewakili ke 4 fraksi secara aklamasi menerima dan menyetujui rancangan awal perubahan RPJMD 2018-2023 untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku,”ujar Kosoloi.
Kesempatan tersebut Bupati James Sumendap SH, dalam tanggapannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan RPJMD menjelaskan, perubahan RPJMD terjadi disebabkan karena adanya bencana covid19 yang hingga kini masih menjadi pandemi.
Meski begitu dikatakan Sumendap, perubahan RPJMD 2018-2023 tidak meninggalkan visi dan misi James Sumendap-Jocke Legi. Karena, perubahan yang paling mendasar hanya pada penanganan covid19.
“Tidak ada perubahan RPJMD. Yang ada kita menambah untuk penanganan covid19 karena itu masuk dalam urusan wajib. Ini perlu saya sampaikan kepada DPRD terlebih seluruh rakyat Mitra,” tukas Sumendap.
Berkaitan dengan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2021, Sumendap menjelaskan, selain untuk pemulihan dan penanganan covid19, untuk plafon anggaran sementara pihaknya akan melakukan sejumlah infrastruktur.
“Sejumlah aspirasi dari bapak ibu dewan yang terhormat itu menjadi skala prioritas yang akan kita kerjakan. Misalnya akase jalan alternatif di Belang, jalan penghubung antar desa di Ratatotok, akses jalan baru di Tombatu Raya, Silian Raya, Touluaan Raya, serta berbagai pembangunan lainnya kita sudah siapkan anggaran dan dipastikan dikerjakan tahun 2021,” papar Sumendap.
Bukan hanya itu, Sumendap mengatakan telah menyiapkan alokasi anggaran senile Rp 5 miliar untuk renovasi gedung sprot hall menjadi ruang rapat paripurna DPRD yang representatif. “Saya akan desain seperti teater dan full AC. Pokonya seindah mungkin untuk ruang paripurna. Termasuk seluruh pimpinan dan anggota akan punya ruangan sendiri,” ujar JS sembari menyebutkan jika tahun 2021 dirinya akan mulai berkantor di kantor bupati yang baru.
Lebih lanjut Sumendap menambahkan, memanmg untuk postur APBD mengalami peberubahan akibat kebijakan pusat. Namun demikian, bagi jajarannya secara khusus ASN tidak perlu kuatir. Sebab dirinya tidak akan menggangu apa yang menjadi hak para ASN.
“Kalo daerah lain tunjangan dan insentif ada yang dikurangani, dipotong bahkan dihilangkan. Tapi bapak ibu ASN tidak perlu kuatir, di Minahasa Tenggara apa yang menjadi hak ASN baik TKD maupun insentif tidak akan terganggu. Itu hak saudara dan saya pastikan tetap akan diberikan seperti biasanya,” tutup Sumendap.
Adapun rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Mitra Marty Ole didampingi Wakil Ketua Tonny Hendrik Lasut dan Katrien Mokodaser. Hadir Bupati James Sumendap, Kapolres Mitra AKBP Rudi Hartono, Dandim 1302 Minahasa diwakili Danramil Ratahan, Sekda David Lalados, para sisten, Sekwan, Kepala Inspektorat, jajaran pejabat SKPD, Kabag dan Camat.(CIA)
